Konsultan Pajak Semarang

Konsultan Pajak Semarang; Update Info Tax Amnesty Tahun 2022

Parlemen Indonesia memberlakukan undang-undang pada 7 Oktober 2021, berkaitan dengan salah satu reformasi pajak paling signifikan di Indonesia. Ini mencakup kenaikan PPN dan memperkenalkan Program Amnesti Pajak lainnya. RUU tersebut bermaksud untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dan kepatuhan pajak. Ini dilakukan untuk memulihkan diri dari dampak COVID-19 terhadap keuangan negara tahun ini dan tahun sebelumnya. Konsultan pajak Semarang bisa membantu individu dan organisasi atau perusahaan dalam mengurus tax amnesty tahun 2022 ini. 

Reformasi pajak baru ini menjanjikan peningkatan pendapatan pajak sekitar 139,3 triliun rupiah ($9,80 miliar) pada tahun fiskal mendatang. Ini membawa rasio pajak ekonomi terbesar di Asia Tenggara menjadi 9,22% dari PDB, naik dari 8,44% sebelum undang-undang.

Memahami Program Amnesti Pajak Indonesia

Pemerintah Indonesia akhirnya meluncurkan program amnesti pajak yang ambisius pada 18 Juli 2016. Tujuan utama disahkannya tax amnesty ialah agar semakin banyak wajib pajak yang mematuhi aturan pajak di Indonesia. Termasuk juga meningkatkan pendapatan pajak pemerintah dan mendorong repatriasi aset luar negeri (disimpan secara rahasia di luar negeri). Bisa juga menggunakan perusahaan kecil di mana investor dapat menikmati tarif pajak rendah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia percaya bahwa sekitar Rp 4.000 triliun ($303 miliar) dari “uang Indonesia” disimpan di luar negeri. Misalnya seperti di pelabuhan pajak termasuk Singapura, Panama, London, Hong Kong, dan Kepulauan Virgin Britania Raya. Artinya, pemerintah kehilangan modal pajak yang sangat dibutuhkan. Ini, jika diselenggarakan dalam sistem perbankan Indonesia, akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ekonomi negara.

Indonesia berusaha untuk memberikan keuntungan bagi (mantan) penghindar pajak untuk melakukan pelaporan pajak atau kekayaan mereka di luar negeri. Pelaporan diberikan kepada otoritas pajak negara dan – jika diinginkan – memulangkan modal tersebut ke dalam negeri dengan memberikan manfaat pajak. Manfaat ini berupa pembebasan dari tuntutan (walaupun hukuman yang ringan harus dibayar) .

Program ini turut membuat konsultan pajak Semarang kedatangan banyak klien. Pasalnya, pemerintah ingin memulangkan Rp 1.000 triliun (sekitar USD $ 76 miliar) modal yang saat ini disimpan di luar negeri. Pengumpulan pajak dari dalam dan luar negeri seharusnya menghasilkan tambahan pendapatan negara sebesar Rp 165 triliun (sekitar USD $12,5 miliar).

Alasan Amnesty; Untuk Pembangunan dalam Negeri

Data menunjukkan bahwa akan lebih menarik jika wajib pajak memulangkan dananya ke Indonesia. Misalnya, jika wajib pajak mengungkapkan hartanya sebelum 31 September 2016, maka dikenakan tarif pajak sebesar 4 persen.

Namun, dalam hal wajib pajak juga memulangkan kekayaan tersebut ke Indonesia maka dikenakan tarif pajak 2 persen. Semakin lama Wajib Pajak menunggu keputusannya untuk mengikuti program pengampunan pajak, maka tarif pajaknya akan semakin tinggi. Setelah berakhirnya program pada akan ada hukuman berat untuk tindakan penghindaran pajak.

Jika wajib pajak Indonesia memutuskan untuk memindahkan aset ke Indonesia, maka perlu dipindahkan ke instrumen investasi tertentu. Insrumen ini telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan otoritas keuangan (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK). Instrumen-instrumen investasi disiapkan untuk menyerap potensi ekses likuiditas yang disebabkan oleh arus masuk aset besar ke dalam sistem keuangan Indonesia. Dana yang dipulangkan melalui program pengampunan pajak wajib berada di Indonesia minimal selama tiga tahun.

Berikut instrumen investasi yang tersedia:

• Obligasi pemerintah
• Obligasi BUMN
• Obligasi korporasi
• Deposito berjangka dan tabungan di pemberi pinjaman yang ditunjuk (mungkin bank besar yang dikendalikan negara)
• Reksa dana
• Kontrak investasi kolektif
• Kepercayaan investasi real estat (REIT)
• Investasi properti melalui skema private equity (RDPT).

Pemerintah memilih 18 lembaga keuangan, 18 manajer investasi, dan 19 pialang saham yang diizinkan menangani dana repatriasi tersebut. Namun, hanya dana dalam mata uang rupiah yang dapat dipulangkan. Ini menyiratkan bahwa saham asing, reksa dana, properti dll perlu dijual terlebih dahulu jika wajib pajak ingin memulangkan aset tersebut. Konsultan pajak Semarang bisa membantu wajib pajak untuk mengatasi masalah tax amnesty ini.

Program Dianggap Kontroversial

Program amnesti pajak di Indonesia merupakan hal yang kontroversial dan oleh karena itu menuai banyak kritik. Inti dari kritik ini adalah bahwa (mantan) penghindar pajak pada dasarnya diberi imbalan atas kejahatan pajak (masa lalu) mereka. Di mata (beberapa) wajib pajak Indonesia yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan setia, ini merupakan situasi yang sangat tidak adil. 

Oleh karena itu, beberapa pihak berpendapat program pengampunan pajak sebenarnya dapat merusak kepercayaan wajib pajak terhadap (kebenaran) sistem perpajakan Indonesia. Ini adalah situasi yang dapat menyebabkan kepatuhan pajak yang lebih rendah (kebalikan dari tujuan program).

Di sisi lain, tambahan penerimaan negara dan dana repatriasi yang disebabkan oleh program pengampunan pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ini termasuk program sosial yang sangat dibutuhkan Indonesia. Oleh sebab itu program ini harus bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun, juga tidak boleh dilupakan bahwa program amnesti pajak membawa biaya. Biaya ini untuk merancang, memasarkan dan menjalankan program, sementara pembebasan biaya dan penalti juga merupakan sumber pendapatan yang terlewatkan.

Lembaga internasional ternama seperti Moody’s Investors Service dan Morgan Stanley memberikan tanggapan positif terkait program pengampunan pajak Indonesia. Moody’s mengatakan program pengampunan pajak merupakan kredit positif bagi Indonesia. Ini karena program tersebut merupakan bagian dari strategi reformasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sementara itu, Morgan Stanley menyatakan bahwa repatriasi aset dapat mencapai sekitar empat persen dari PDB. Ini dengan asumsi basis aset luar negeri sebesar USD $200 miliar, dan asumsi bahwa 60 persen dari aset tersebut diungkapkan. Ini juga dengan asumsi bahwa 30 persen dari aset yang diumumkan dipulangkan ke Indonesia.

Program Amnesti Pajak Indonesia 2022

Selalu ingat bahwa konsultan pajak Semarang bisa membantu individu atau organisasi dalam urusan amnesty pajak di tahun 2022 ini. Program Amnesti Pajak Indonesia ini berjalan selama 6 bulan dan memiliki dua kebijakan. Individu dapat mengungkapkan aset bersih mereka saat ini kepada pemerintah dengan membayar sejumlah pajak khusus. Berikut ini adalah kebijakan rangkap dua dari program ini:

Kebijakan pertama: untuk individu dan perusahaan

• Wajib Pajak yang belum mengungkapkan hartanya saat ini dalam Program Amnesti Pajak sebelumnya

• 11% dari aset yang disimpan di luar negeri;
• 8% dari aset yang dipulangkan disimpan di luar negeri dan aset dalam negeri;
• 6% dari aset yang dipulangkan diinvestasikan di luar negeri dalam bentuk surat berharga negara, atau energi terbarukan

Kebijakan kedua: untuk Individu

• Wajib Pajak yang belum melaporkan harta kekayaan yang dipungut antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Termasuk yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 2020.

• 18% aset disimpan di luar negeri;
• 14% dari aset repatriasi yang disimpan di luar negeri dan aset dalam negeri;
• 12% aset repatriasi diinvestasikan di luar negeri dalam bentuk surat berharga negara atau energi terbarukan.

Layanan Informasi Terkait Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak, sebuah departemen di Kementerian Keuangan Indonesia, membuka beberapa kantor informasi di seluruh negeri. Wajib pajak dapat memperoleh saran serta panduan langkah demi langkah tentang cara mengungkapkan dan memulangkan dana di bawah program ini. Pusat layanan ini dibuka tujuh hari seminggu (walaupun jam buka terbatas di akhir pekan).

Menurut informasi dari situs resmi program pengampunan pajak, wajib pajak harus mengisi 13 dokumen. Dokumen ini dapat diunduh di situs resmi atau di pusat informasi. Kemudian wajib pajak menyerahkan dokumen-dokumen ini ke kantor pajak. Dengan bantuan konsultan pajak Semarang, individu atau organisasi dapat menyelesaikan program amnesty dengan lebih mudah.

Semua harta kekayaan yang dimiliki sebelum tahun 2015 (yang tidak dilaporkan dalam SPT sebelumnya) harus dicantumkan dalam dokumen-dokumen tersebut. Direktorat Jenderal Pajak juga membuka hotline: (+62) 81.310.503.747.Sebagai kantor akuntan dan konsultan pajak, kami menawarkan rangkaian lengkap layanan konsultasi pajak. Layanan konsultan pajak Semarang untuk membantu perusahaan Anda mematuhi sistem perpajakan terbaru di Indonesia. Anda dapat menghemat biaya operasional dan beban administrasi sambil meningkatkan fleksibilitas dan pengembangan perusahaan Anda. Alihkan tugas akuntansi dan pelaporan pajak Anda kepada kami sekarang.